Selasa, 19 Mei 2020

ADAPTASI DI TENGAH PANDEMI

    
 
       Beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tetapi mencoba membiasakan diri untuk menghadapi perubahan yang terjadi, akan membuat semua seakan terjadi lebih cepat. Hal inilah yang dapat menggambarkan perjuangan masyarakat Bali dalam menghadapi situasi sulit akibat Covid-19.

       Sikap ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaannya tercermin dalam tradisi dan adat istiadat yang kian terwariskan secara turun – temurun. Semua begitu indah. Namun, sosial distancing akibat pandemi global ini memberikan perubahan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Suasana kota yang biasanya dipenuhi lalu lalang kendaraan, kini tampak sunyi dan sepi. Aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang biasanya berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, kini menjadi tersendat dan kerap kali menjadi bahan gunjingan masyarakat di media sosial.

       Dalam bidang politik contohnya. Sejak beberapa bulan lalu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, tak terkecuali wilayah Denpasar, Bali. Terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) resmi mulai diberlakukan.

       Pemerintah Kota Denpasar memberikan beberapa syarat untuk masyarakat yang ingin memasuki ataupun keluar Kota Denpasar. Salah satunya adalah masyarakat wajib membawa surat tugas dari instansi tempatnya bekerja. Tentunya pemerintah berharap pemberlakuan hal ini dapat membuat masyarakat merasa enggan untuk beraktivitas di luar rumah. Sehingga dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun, masyarakat memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang banyak diperbincangkan di media sosial. Ada masyarakat yang secara sengaja menyelewengkan makna PKM menjadi Penumpukan Kerumunan Masyarakat, Pemicu Kerumunan Masa, dan makna – makna mirib lainnya. Pasalnya, sehari setelah pemberlakuan kebijakan ini, saat pengecekan berkas di setiap batas kota malah menciptakan kemacetan panjang. Tetapi, tak sedikit pula masyarakat yang mendukung kebijakan ini.

       Pro dan kontra sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk penyesuaian awal akibat perubahan yang terjadi. Tak terkecuali perubahan kebijakan pemerintah akibat pandemi global ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar